Bermuatan Konflik Agama, 'Sembilan Wali' Diminta Stop Tayang

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali meminta sinetron Sembilan Wali yang tayang di Indosiar setiap pukul 20.00 WITA dihentikan penayangannya.

" Teguran pertama tidak ditanggapi. Kami mengeluarkan teguran kedua sekaligus minta tayangan Sembilan Wali dihentikan," kata Komang Suarsana, Ketua KPID Bali di Denpasar, Rabu (1/07).

KPID Bali menilai, sinetron tersebut termasuk kategori fiksi sejarah atau legenda yang di dalamnya mengandung pro-kontra dan konflik antara Hindu dan Islam.

" Sebagai fiksi sejarah, seharusnya ada peran pakar sejarah dari kedua paham yang dipertentangkan yang menjadi konsultan atau advisor, agar terjadi keseimbangan dan otorisasi kebenaran informasi dalam setiap alur cerita yang disiarkan, yang ditampilkan dalam prolog cerita maupun ending title (akhir judulnya)," ujarnya.

Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pasal 6 dan pasal 7, sinetron Sembilan Wali dinilai melakukan sejumlah pelanggaran.

Pertama, kata dia, sinetron Sembilan Wali bertendensi melanggar pemanfaatan program untuk kepentingan publik karena hanya menguntungkan kelompok tertentu. Sinetron tersebut juga tidak mencerminkan penghormatan terhadap SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).

" Yang jelas-jelas, sinetron Sembilan Wali terindikasi mengandung pelecehan, dalam hal ini terhadap umat Hindu," kata Suarsana yang mengaku menerima pengaduan dari sejumlah LSM, termasuk dari Ketua PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Provinsi Bali terkait tayangan sinetron tersebut.

P3SPS menegaskan, program siaran materi agama dilarang mengandung serangan, penghinaan, pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan agama tertentu. Termasuk juga dilarang menyajikan perbandingan antaragama.

Suarsana merinci, surat teguran pertama sudah dilayangkan kepada stasiun televisi itu dan KPI Pusat, namun tidak mendapat tindak lanjut.

" Kami keluarkan teguran keras kedua tanggal 31 Juli 2012 dengan harapan mendapatkan respon dari pihak stasiun televisi maupun KPI Pusat," katanya.

Menurut Suarsana, sinetron Sembilan Wali dalam alur ceritanya seakan-akan memberikan gambaran sejarah yang nyata dan benar-benar terjadi tentang masuknya pengaruh Islam ke Nusantara, khususnya ke Kerajaan Majapahit.

Kisahnya dibumbui cerita-cerita horor, kedigjayaan yang seakan-akan memberi gambaran kehebatan para Wali yang berlatarkan paham Islam untuk menundukkan masyarakat dan Kerajaan Majapahit sebagai penganut Hindu.

" Kami tidak ingin sinetron itu justru menimbulkan konflik di masyarakat yang sudah hidup rukun penuh toleransi saat ini. Oleh karena itu kami tegas minta sinetron ini dihentikan," ujar Suarsana. (antara/dar)