Sun, 13 Nov 2011 18:10:40 GMT | By Editor Ade Irwansyah, tabloidbintang.com

“Sang Penari” dan Tragedi 1965

Bagaimana wartawan kami membaca film ini?


“Sang Penari” dan Tragedi 1965

YANG pertama dan utama yang hendak saya katakan, Sang Penari adalah film bagus. Melewatkannya akan teramat disayangkan.

Pembacaan saya atas film ini tak bermaksud mengajak Anda menghindari filmnya. Bahkan, Anda harus membuktikannya sendiri untuk melihat apa pembacaan saya benar atau salah.

Saya percaya, film yang mendatangkan diskusi panjang, perdebatan wacana adalah justru film yang berhasil. Film macam begini telah melampaui kecerewetan penonton pada unsur teknis (sinematografi, akting, skenario, dll). Penonton kemudian lebih fokus pada apa yang hendak disampaikan filmnya maupun bagaimana sang film menyampaikannya.

Buat saya, Sang Penari film macam begitu.

Anda mungkin mafhum, Sang Penari diangkat dari trilogi novel Ronggeng Dukuh Paruk karya sastrawan Ahmad Tohari. Aslinya, novel ini terbit dalam 3 buku (Ronggeng Dukuh Paruk, 1982; Lintang Kemukus Dini Hari, 1985; Jantera Bianglala,1986). Sang Penari bukan adaptasi pertama novel Ronggeng Dukuh Paruk. Pada 1983 rilis Darah dan Mahkota Ronggeng (sutr. Yazman Yazid) dibintangi Ray Sahetapy dan Enny Beatrice.

Namun, film itu tak dianggap mewakili roh novelnya kata sang penulisnya sendiri. Darah dan Mahkota Ronggeng yang hanya mengambil dari buku pertama (karena saat itu novel kedua dan ketiga belum rilis), lebih bicara soal sensualitas dan seksualitas ronggeng.

Sang Penari rilis jauh setelah 3 novelnya tamat. Ia juga rilis di zaman berbeda yang tentu membawa semangat zaman alias zeitgeist yang berbeda pula.

***

Sebelum mengulas Sang Penari, saya hendak membicarakan novelnya terlebih dahulu.

Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk ditulis Ahmad Tohari sejak akhir 1970-an, di masa Orde Baru Soeharto. Novelnya tak semata mengangkat kisah seorang ronggeng dari Dukuh Paruk bernama Srintil. Novel pertama mengisahkan bagaimana Srintil menjadi ronggeng, termasuk ritual “buka kelambu” saat ronggeng menyerahkan keperawanannya pada pembayar tertinggi.

Tapi, bukan muatan seksual yang jadi inti kisah trilogi ini. Di buku kedua dan ketiga kita melihat bagaimana Srintil, Rasus yang dicintainya, dan segenap orang Dukuh Paruk lainnya, tak bisa lari dari kehendak zaman. Malapetaka 1965 menyeret Srintil dan yang lainnya.

Memangnya apa yang terjadi pada 1965?

Ahmad Tohari menggambarkannya begini: “..selentingan berita di Jakarta, sebuah negeri antah-berantah bagi orang Dukuh Paruk, telah terjadi pembunuhan-pembunuhan. Pelaku pembunuhan adalah orang-orang semacam Bakar. Korbannya adalah pejabat-pejabat negara.” Sejarah kita mencatat, pada dini hari 1 Oktober 1965 sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat dibunuh dan diculik oleh apa yang disebut Gerakan 30 September (G-30-S). Yang dimaksud “Orang-orang semacam Bakar” adalah orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI).

PKI dianggap bertanggung-jawab atas pembunuhan jenderal-jenderal itu. Yang mengenaskan, konflik di tingkat elit itu menjadi dalih untuk mengubur PKI hingga ke akarnya. PKI tidak hanya dibubarkan sebagai organisasi, tapi juga anggota dan simpatisannya ditangkap, dipenjara, dan sebagian besar dibunuh. Jumlah anggota dan simpatisan PKI yang dibunuh mencapai ratusan ribu hingga jutaan jiwa dari 1965-1966.

Masalahnya kemudian tragedi pembunuhan pada ratusan ribu hingga jutaan orang di tahun 1965-1966 itu lebih dianggap sebagai “rahasia umum”. Hampir semua orang Indonesia yang mengalami tahun-tahun 1960-an, bahkan mereka yang tinggal di daerah terpencil sekalipun, tahu ada penahanan dan pembunuhan massal terhadap anggota, simpatisan, maupun mereka yang dianggap PKI. Mereka menyaksikan atau mendengar cerita tentang gerombolan orang yang berkeliaran memburu “PKI”; tentara yang datang ke pabrik menangkap “PKI”; tetangga, teman, atau saudara yang hilang secara misterus; jasad yang tergeletak di jalan atau dibuang ke sungai; tentang ladang-ladang pembantaian; tentang sekolah atau gedung yang jadi pusat penahanan dan pusat penyiksaan.

Namun, betapapun tragedi itu diketahui umum, sangat sedikit yang pernah diungkap dalam tulisan—apalagi film.

Sastrawan Satyagraha Hoerip, dalam sebuah esai kritik sastranya tahun 1972 (saya kutip dari pengantar buku Tahun yang Tak Pernah Berakhir, 2004) mencatat pengetahuan tentang pembunuhan massal itu disebarkan dari mulut ke mulut. Cerita-cerita itu terus beredar, tapi tidak pernah ditulis.

“Tapi yang aneh di sini ialah, bahwa dari yang pernah seru kita dengar itu, tidak satu berita atau foto pun pernah kita saksikan, baik itu dari koran-koran, majalah-majalah maupun wartawan-wartawan yang umumnya cekatan itu, di dalam maupun di luar negeri.”

Hoerip menulis yang didengarnya:

“Lalu seperti yang kita dengar, pembunuhan massal kemudian terjadilah di banyak tempat di Indonesia ini, selama beberapa pekan. Ada yang langsung dipancung, dihanyutkan ke kali baik utuh seluruh tubuhnya ataupun hanya bagian-bagian badannya saja, ada yang dengan mata disekap berbondong-bondong digiring ke laut atau jurang dan kemudian dari atas dihujani batu-batu; ada yang lebih dulu disuruh gali lubang dan kemudian dari jarak dekat ditembak masuk ke lubang itu sehingga tinggal menimbuninya saja; dan lain-lain dan banyak lagi.”

Aktivis mahasiswa 1960-an, mendiang Soe Hok Gie menulis artikel tentang pembunuhan massal yang terjadi di Pulau Dewata tahun 1965-1966 berjudul “Di Sekitar Pembunuhan Besar-besaran di Pulau Bali.” Gie menyebut jumlah orang yang dibunuh di Bali mencapai 80 ribu. Gie menulis:

“Bali menjadi sebuah mimpi buruk pembantaian. Jika di antara pembaca ada yang mempunyai teman orang Bali, tanyakanlah apakah dia mempunyai teman yang menjadi korban pertumpahan darah itu. Ia pasti akan mengiyakan, karena memang demikianlah keadaan di Bali. Tidak seorang pun yang tinggal di Bali pada waktu itu yang tidak mempunyai tetangga yang dibunuh atau tidak dikuburkan oleh setan hitam yang berkeliaran di mana-mana pada waktu itu.”

Ada kesamaan pada Hoerip maupun Gie. Keduanya mendasarkan tulisan mereka pada apa yang mereka dengar, bukan dari hasil penelitian yang ketat. Di masa Orde Baru, apa yang mereka tulis sebetulnya tergolong berani. Lebih banyak orang bungkam dan menganggap peristiwa itu sebagai “rahasia umum”.

Hal ini mendatangkan konsekuensi lanjutan. Dalam pengantar buku Tahun yang Tak Pernah Berakhir dicatat, tidak adanya dokumentasi tertulis, analisis sejarah, atau dialog publik di Indonesia mengenai teror 1965-66 membuat banyak orang merasa bahwa seluruh masa itu sangat misterius dan sulit dijelaskan. Orang bahkan tidak yakin apa arti penting ingatan mereka sendiri.

Misalnya, seseorang yang pernah menyaksikan pembunuhan massal di desanya mungkin tidak tahu apa yang terjadi di desa sebelah atau kabupaten. Ia tidak tahu pasti apa yang terjadi di desanya adalah sebuah pola umum yang sudah direncanakan atau aksi kebetulan. Tanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan itu jadi kabur. Orde Baru, yang lahir sebagai pemenang kemelut zaman pertengahan 1960-an, kemudian memang dengan ketat menyensor upaya untuk mengabarkan tragedi 1965. Pembunuhan massal kemudian hanya jadi cerita dan hinggap di ingatan orang. Kalaupun ada yang menuliskannya, sang penulis menyensornya sendiri hingga yang muncul adalah karya yang berjarak, bukan tulisan yang berani berhadap-hadapan langsung.

***

Dari semangat zaman di atas trilogi Ronggeng Dukuh Paruk Lahir. Ahmad Tohari berbuat apa yang dilakukan Seno Gumira Ajidarma pada 1990-an yang kemudian diteorikan Seno sebagai: ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara.

Seno mengkamuflase berbagai laporan pembunuhan atas rakyat Timor Timur (kini Timor Leste) oleh militer Indonesia lewat cerpen-cerpennya. Tohari melakukan hal serupa pada peristiwa 1965-1966.

Di tahun 1980-an, sensor diri dilakukan Tohari karena penerbitnya, Gramedia tak berani menerbitkan jika bagian-bagian tertentu (siksaan dan pembunuhan pada anggota dan simpatisan PKI) tak dihilangkan.

Membaca novelnya pula, kita akan jarang menemukan Tohari menyebut nama “PKI” langsung. Ia lebih suka menyebut mereka “caping merah”. Secara sastrawi, ini bagus. Karena dalam sastra tak seharusnya semua hal diungkap, berikan ruang bagi pembaca untuk berimajinasi, mengasosiasikan sendiri apa yang ditulis ke dalam pikirannya. Tapi, tak menyebut langsung juga meninggalkan kesan ada ketakutan pada penulisnya untuk berterus terang.

Syahdan, selepas Orde Baru runtuh pada 1998, Gramedia menerbitkan lagi trilogi Ronggeng Dukuh Paruk tanpa sensor. Bagian-bagian yang dihilangkan dari buku terdahulu muncul. Semangat zaman sudah berubah. Tidak ada ketakutan pada rezim untuk menyensor isi buku.

Nah, Sang Penari karya Ifa Isfansyah (sebelumnya membuat Garuda di Dadaku) lahir di zaman yang sudah berubah itu. Kita sepakat menyebutnya zaman Reformasi. Di masa ini, apa yang dikonstruksikan rezim terdahulu di-rekonstruksi, diperiksa ulang, dipertanyakan, digugat. Termasuk soal tragedi pembunuhan massal 1965-1966.

Kita, misalnya, mempertanyakan apa betul dalang pembunuhan dan penculikan para jenderal Angkatan Darat adalah PKI? Apa peran Soeharto saat peristiwa itu? Mengapa ia yang diuntungkan?

Berbagai tulisan maupun kesaksian sejarah yang tak mungkin muncul ke permukaan di masa Orde Baru lahir di masa Reformasi. Kita melihat terjemahan analisis peneliti-peneliti asing yang objektif maupun kisah pembelaan dari pihak-pihak yang dulu dicap bersalah oleh rezim Soeharto.

***

Buat generasi 1998 hal ini mendatangkan persoalan dilematis. Generasi 1998 tidak mengalami langsung tragedi 1965-66. Maka dari itu, mereka tak menganggapnya sebagai “rahasia umum” seperti generasi 1960-an. Bagi generasi 1998, hanya ada satu versi cerita soal “G-30-S” yakni versi rezim, baik lewat buku pelajaran sejarah di sekolah maupun film Pengkhianatan G30S/PKI yang saban tahun diputar hingga jelang Orde Baru runtuh.

Meminjam ungkapan Salman Aristo, penulis skenario Sang Penari, yang mengutip Goenawan Mohamad, saat jumpa pers peluncuran film ini, bagi generasi 1998 tragedi 1965 adalah “takhayul”.

Zaman bergerak panjang dari sebuah peristiwa yang tadinya dianggap “rahasia umum” menjadi “takhayul”.

Dalam esainya “Bayang-bayang PKI” Goenawan mencatat kontradiksi PKI bagi kalangan muda, mereka yang rata-rata umurnya di bawah 30 atau di sekitar itu.

Di generasi ini, catat Goenawan, PKI umumnya diterima dengan ngeri atau takjub: juga sebuah mitos. Karena generasi ini tidak pernah mendapat pelajaran sejarah yang memberikan analisa yang kritis, mereka jadi mudah terjebak oleh keyakinan-keyakinan yang cepat.

Generasi ini hidup oleh keyakinan PKI adalah setan yang tak mati-mati dan tetap membahayakan walau partainya sudah terkubur sejak sebelum mereka lahir. Karena suara “awas bahaya laten komunis” disampaikan begitu rutin, anggapan itu jadi tak masuk akal. Terutama bagi mereka yang lebih muda, yang tidak pernah hidup seperti generasi tua (yang rata-rata umurnya di atas 50 tahun) yang pernah hidup dengan ancaman oleh akan berkuasanya PKI.

Ifa, Salman (atau Shanty Harmayn, produsernya) generasi 1998. PKI dan segala gerak zaman masa itu bagi mereka adalah “takhayul”. Tapi, materi dasar film ini, lahir dari generasi yang menganggapnya “rahasia umum”.

Hal ini menarik untuk ditelaah. Ada pertanyaan penting untuk dijawab: Bagaimana generasi yang lebih muda memaknai cerita dari generasi yang lebih tua?

***

Sang Penari dibuka dengan adegan menggetarkan. Gambar gelap, tiba-tiba terang. Sinar menyorot ratusan kepala yang menunduk takut. Kita mendapat impresi yang gelap tadi adalah sebuah ruang tempat orang-orang ditahan tanpa ada cahaya bisa masuk setitikpun.

Seorang tentara, Rasus (diperankan Oka Antara) memegang senter mencari penuh harap. Ia mencari Srintil, ronggeng Dukuh Paruk, yang dicintainya. Walau sama-sama orang Dukuh Paruk, Rasus berada di posisi berbeda dengan Srintil (Prisia Nasution). Rasus berada di “pihak yang berkuasa”, sang pemenang kehendak zaman, sedang Srintil, beserta ratusan orang Dukuh Paruk lainnya, berada di “pihak yang kalah”.

Berkali-kali dalam novelnya, Ahmad Tohari berpesan manusia tak bisa melawan kehendak zaman. Keperkasaan zaman mustahil tertandingi oleh kekuatan manusia.

Srintil, setelah menjadi ronggeng, akhirnya termakan ajakan Bakar, seorang propagandis, pengurus partai “caping merah”. Ronggeng menjadi simbol kesenian rakyat sekaligus penggerak massa. Nasib membawa Rasus menjadi tentara, pihak yang di kemudian hari menjadi penggebuk utama orang-orang “caping merah”.

Ifa lebih berani dari Ahmad Tohari ketika menuliskan novelnya tahun 1980-an (bukan yang versi tanpa sensor yang terbit kemudian). Kita melihat apa yang dulu hanya selintas disebut dalam tulisan Satyagraha Hoerip maupun Soe Hok Gie muncul di layar. Orang ditahan tanpa proses pengadilan; diperiksa tanpa tahu apa kesalahan mereka; lalu digiring ke pinggir sungai untuk ditembak; ada pula yang keluar sebentar untuk memenuhi hasrat seks orang kaya.

Yang sedikit mengganggu, saya nyaris tidak menemukan kata “PKI” maupun lambang palu-arit sepanjang film. Ada gejala apa ini?

Kita tentu ingat, beberapa tahun lalu, film Lastri yang hendak digarap Slamet Rahardjo dan Marcella Zalianty harus urung dibuat karena dikatakan mengangkat penderitaan kisah anggota/simpatisan/orang yang disangka PKI saat tragedi 1965. Yang bikin miris, protes tersebut justru bukan datang dari atas alias penguasa, melainkan dari sesama rakyat.

Dengan begini saya menduga, hilangnya simbol “PKI” dari layar adalah bentuk sensor diri dari sineas untuk tak mencari masalah.

Tapi, benarkah semata karena tak mau cari masalah?

Sebetulnya, mengapa anggapan tak mau cari masalah sekaligus menjelaskan soal “takhayul” tadi. Bahwa PKI beserta simbolnya masih ditakuti. Bukan karena kita takut PKI bakal bangkit lagi, melainkan kata “PKI”maupun simbolnya masih meninggalkan kesan traumatis.

Ijinkan saya mengutip lagi Goenawan Mohamad saat memulai esai Catatan Pinggrir-nya bertajuk “Komunisme” (Tempo, 30/1/2011): “Jika komunisme adalah masa lalu, ketakutan kepadanya setali tiga uang dengan nostalgia.”

Pada titik ini, ketakutan kita sebagai bangsa pada komunisme, PKI, berikut tetek-bengeknya, sejatinya adalah nostalgia. Sebagai nostalgia sebagian besar kita mengenang PKI dengan rasa takut, sebagian lagi (terutama oleh generasi yang lebih muda yang tak mengalami masa itu) dengan “penghormatan” pada rasa takut itu.

Akibatnya, PKI berikut simbol-simbolnya tak muncul sebagaimana adanya. Saya ingat pernah menonton dokumenter sejarah Perang Dunia II di TV, saat menjelaskan peta perang antar negara, simbol negara Uni Soviet, gambar palu-arit, diblok kotak tak kelihatan lagi. Lho, itukan dokumenter PD II? Tak ada hubungannya dengan PKI maupun tragedi 1965-66.

Kritikus film senior JB Kristanto dalam ulasan Sang Penari di Kompas (30/10/2011) menyebut kita memiliki anggapan umum untuk tidak mengungkit-ungkit peristiwa masa lalu yang menyakitkan dan cenderung ingin dilupakan. Kita seolah ragu untuk berhadap-hadapan dengan peritiwa yang menyakitkan, baik karena alasan politik maupun sosial-psikologis. Jadinya, simpul Kristanto, sikap yang diambil para pembuat Sang Penari seolah berjarak. Mereka sadar ada masalah besar di masa lalu, Mereka menyodorkannya dari “kejauhan”, meski dengan risiko mengurangi kegetirannya, tapi tidak melupakan dan menghilangkannya.

Novelnya di masa Orde Baru hanya berani menyebut “caping merah”, sedang filmnya di tahun 2011 juga tak terang-terangan menyebut “PKI”.

Ah, bangsa ini, kita, ternyata belum bergerak terlalu jauh.***

BAHAN BACAAN:Well, jangan cuma belajar sejarah tragedi 1965 dari film apalagi dari sekolah saja. Untungnya hidup di zaman ini, kita bisa membaca berbagai buku soal peristiwa itu. Ada berbagai buku yang terbit soal peristiwa itu, baik yang ditulis anak negeri maupun orang asing. Saya rekomendasikan beberapa yang saya anggap bagus, dalam arti pendekatan yang dilakukan buku-buku ini lebih objektif, ketimbang yang ditulis pihak “yang menang” maupun “yang kalah” dalam peristiwa itu.

Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, John Roosa, Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2006. Buku ini, rasanya, yang paling menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi di seputar G30S.

Palu Arit di Ladang Tebu, Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan, Hermawan Sulistyo, Kepustakaan Populer Gramedia, 2000. Ini hasil penelitian penulisnya. Termasuk buku awal yang mengungkap pembunuhan massal.

Tahun yang Tak Pernah Berakhir, Memahami Pengalaman Korban 65, Esai-esai Sejarah Lisan, John Roosa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid (editor), Elsam, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, Institut Sejarah Sosial Indonesia, 2004. Buku ini merekam berbagai penuturan dan pengalaman korban tragedi 1965 langsung dari tangan pertama. Apa yang tadinya “rahasia umum” terdokumentasi menjadi tulisan.

Ladang Hitam di Pulau Dewata, Pembantaian Massal di Bali 1965, I Ngurah Suryawan, Galangpress, 2007. Sekitar 80 ribu hingga 150 ribu orang tewas dibunuh di Bali saat masa kelam akibat tragedi 1965. Buku ini merekam masa-masa kelam itu. Baca juga Geoffrey Robinson, Sisi Kelam Pulau Dewata, Politik Kekerasan di Bali (Yogyakarta, LKiS, 2006) dan Robert Cribb (ed.), The Indonesian Killings, Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966 (Yogyakarta, Mata Bangsa dan Syarikat, 2003).

(ade/ade)

Iklan

poling hiburan

Apa solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan hidup Marshanda?

Thanks for being one of the first people to vote. Results will be available soon. Lihat Hasil

  1.  
    14 %
    Tetap menjadi motivator
    588 respon
  2.  
    23 %
    Berhenti menjadi artis
    973 respon
  3.  
    51 %
    Berobat ke Rumah Sakit
    2.206 respon
  4.  
    12 %
    Pindah ke luar negeri
    517 respon

Total Respon: 4.284
Hasil ini tidak ilmiah. Hasil akan diperbarui tiap menit

video

lainnya...
PlasaMSN adalah kemitraan antara Telkom dan Microsoft